Ormas di Batam Minta Relokasi Pengungsi Afganistan, Risih Setiap Aksi Meresahkan

  • Share

Batam(MenaraMediaId) Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) Kota Batam, yang terdiri dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Gagak Hitam dan Pemuda Batak Bersatu (PBB), meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Afganistan.

Permintaan mereka itu dibarengi dengan aksi yang dilakukan di Kantor Wali Kota Batam, Jumat 28 Januari 202.

Alasannya, mereka dan warga lainnya merasa risih dengan aksi yang dilakukan oleh para Pengungsi Afganistan yang dilakukan hampir setiap minggu.

“Pemerintah agar segera merelokasi pengungsi ke tempat  yang semestinya, yaitu Community House Khusus pengungsi. Kalau pemerintah tidak bertindak, jangan salahkan kami melakukan tindakan dengan cara kami. Kami bukan mau anarkis, tapi kami sebagai anak asli Batam tak mungkin tinggal diam,” kata Udin Pelor, perwakilan Gagak Hitam, Jumat 28 Januari 2022.

Ia menjelaskan, baru-baru ini jalan raya depan perumahan Royal Grande macet total akibat aksi para pengungsi. Dirinya juga menyayangkan upaya pembiaran dari aparat kepolisian.

“Setiap mereka aksi tidak ada polisi yang mengawal, hanya satpam jalan macet semua terganggu,” kata Udin.

Lanjut, ia menilai, Hotel Kolekta dan lokasi yang saat ini di Sekupang dinilai bukan diperuntukan bagi pengungsi. Mereka menyarankan agar para pengungsi untuk dipindahkan ke Camp Vietnam di Sijantung, Galang.

“Relokasi ke tempat yang lebih aman dan tertib. Misalkan ke Camp Vietnam, agar lebih bisa dikontrol dan tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan kemarin,” katanya.

Selain itu, mereka juga meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk segera mengambil tindakan terkait pengungsi.

“Jangan hanya diam melihat aksi para pengungsi ini. Pdahal para pengungsi ini atas rekomendasi mereka,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam, Riama Manurung, mengatakan permasalahan ini sudah beberapa kali di bahas. Namun, kata nya hal itu bukan wewenang dari pemko Batam.

“Ini bukan permasalahan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, tapi ini masalah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), yang bisa menyelesaikannya adalah PBB melalui UNHCR,” katanya.

Ia mengatakan, Wali Kota Batam telah menyurati Kementerian Politik Hukum dan Keamanan terkait kondisi sebenarnya yang terjadi di Kota Batam saat ini.

“Kita menyurati pemerintah pusat agar segera melakukan hal-hal sesuai dengan aturan. Penempatan beliau-beliau juga bukan kewemangan pemerintah kota,” katanya.

Pihaknya bersama Kepolisian dan TNI saat ini hanya menjaga situasi ini tetap kondusif.

“Saya tau sekarang kalian merasa tidak kondusif makanya datang. Oleh karena itu Wali Kota Batam, Pak Rudi menyurati kementerian,” tutupnya. (Fjr)

  • Share